RIAUPEMBARUAN.COM -Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, memberikan apresiasi tinggi atas pelaksanaan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang digelar Anggota MPR/DPR RI Fraksi PKS Daerah Pemilihan Riau-I di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati Siak, Senin (9/2/2026).
Kegiatan yang mengulas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tersebut dinilai strategis, tidak hanya dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga sebagai ruang dialog antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam sambutannya, Syamsurizal menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Siak dalam mendukung program strategis nasional yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami sepenuhnya mendukung program-program pemerintah pusat. Harapan kami, seluruh kebijakan tersebut benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Siak,” ujarnya.
Namun demikian, ia juga memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan aspirasi penting terkait kondisi keuangan daerah, khususnya menyangkut tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH).
Melalui Anggota DPR RI yang hadir, Syamsurizal menitipkan pesan kepada Menteri Keuangan agar DBH Kabupaten Siak sebesar Rp489,8 miliar yang tertunda untuk tahun anggaran 2023, 2024, dan 2025 dapat segera disalurkan secara penuh.
“Tunda salur DBH ini berdampak besar terhadap arus kas daerah dan berpengaruh pada keterlambatan penyelesaian tunda bayar kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Kami berharap hal ini bisa segera ditinjau ulang dan disalurkan,” tegasnya.
Ia berharap aspirasi tersebut dapat dikawal oleh anggota DPR RI Dapil Riau-I agar pembangunan di Kabupaten Siak tidak terhambat dan stabilitas keuangan daerah tetap terjaga.
Sementara itu, Anggota MPR/DPR RI Fraksi PKS Dapil Riau-I, Hendri Munif, MBA, dalam kesempatan yang sama mendorong Pemerintah Kabupaten Siak untuk mengembangkan kawasan industri hijau serta mengusulkan Siak masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Hendri yang merupakan anggota Komisi VII DPR RI menyebut Kabupaten Siak memiliki potensi besar, khususnya di sektor pariwisata sejarah.
“Riau memiliki sejarah penting bagi NKRI, dan itu ada di Kabupaten Siak. Karena itu, kami mengusulkan kawasan Istana Siak dan cagar budaya di sekitarnya ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional,” ujarnya.
Selain sektor pariwisata, Hendri juga menyoroti penguatan UMKM melalui optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) serta pengembangan Kawasan Industri Tanjung Buton seluas 5.600 hektare sebagai kawasan green industry yang terintegrasi dan ramah lingkungan.
“Kami ingin pengembangan industri ini memberi manfaat ekonomi besar bagi masyarakat, namun tetap menjaga kelestarian lingkungan,” katanya.
Terkait Sosialisasi 4 Pilar, Hendri menekankan pentingnya pendekatan dialog interaktif agar nilai-nilai kebangsaan tidak hanya dipahami, tetapi juga diwujudkan dalam kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
“Kita ingin sosialisasi ini memperkuat semangat kebangsaan sekaligus memicu kolaborasi nyata antara pusat dan daerah dalam membangun negeri,” tutupnya.
Redaksi
