RIAUPEMBARUAN.COM -Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bengkalis memeriksa seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bengkalis karena diduga melanggar netralitas selama dalam proses tahapan pendaftaran bakal pasangan calon (Bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis 4-6 September 2020 lalu.
Demikian diungkapkan Komisioner Bawaslu Bengkalis M. Hary Rubianto saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (17/9/20).
"Sekarang sedang dalam proses klarifikasi dan memanggil terduga yang melakukan pelanggaran, penemu dugaan pelanggaran, serta beberapa saksi dan pihak pihak yang dianggap berkompeten memberikan klarifikasi atau keterangan dalam dugaan pelanggaran netralitas ASN ini," ungkap Hary.
Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum ASN tersebut yakni, ASN tersebut hadir saat proses pendaftaran salah satu Bapaslon yang mendaftar di KPU Bengkalis beberapa waktu lalu.
"Setelah kajian terhadap pemeriksaan penemu, diduga pelaku dan ahli akan kami simpulkan apakah memenuhi unsur pelanggaran atau tidak. Jika memenuhi maka akan kami rekomendasikan kepada KASN di Jakarta untuk memberikan sanksi," tambahnya.
Namun, jika tidak memenuhi unsur pelanggaran, Bawaslu akan menghentikan prosesnya dan tidak diteruskan ke KASN.
Dengan adanya temuan ini Bawaslu Bengkalis mengimbau kepada seluruh ASN untuk tidak terlibat politik praktis, tidak ikut kampanye dan menyosialisasikan Bapaslon maupun calon yang sudah ditetapkan KPU Bengkalis.
"Kami juga meminta pemerintah daerah untuk membuat regulasi atau semacam edaran larangan bagi para honorer dan pendamping desa yang pendapatan mereka bersumber dari APBD Bengkalis untuk berpolitik praktis," katanya lagi.*
Redaksi
