RIAUPEMBARUAN.COM -Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan bahwa disrupsi digital bukanlah fenomena baru, melainkan bagian dari mata rantai panjang perkembangan peradaban manusia. Menurutnya, disrupsi merupakan keniscayaan sejarah yang justru mendorong kemajuan.
Pernyataan tersebut disampaikan Komaruddin saat memberikan pidato dalam Konvensi Nasional Media Massa pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten, Ahad (8/2/2026).
Ia menjelaskan bahwa sejarah manusia selalu bergerak melalui proses tesis, antitesis, dan sintesis. Dalam setiap fase tersebut, disrupsi selalu hadir dan memaksa manusia beradaptasi. “Disrupsi bukan sesuatu yang aneh. Justru karena disrupsi itulah peradaban manusia menjadi maju,” ujar Komaruddin.
Menurutnya, dalam menghadapi disrupsi, masyarakat dapat terbagi ke dalam tiga kelompok. Pertama, kelompok yang merasa kalah dan hanya mengeluhkan keadaan. Kedua, kelompok yang bertahan sambil menunggu momentum. Ketiga, kelompok kreatif dan pionir yang mampu menjawab tantangan dan membuka peluang baru.
Komaruddin mengibaratkan disrupsi seperti banjir akibat hujan lebat. Pada awalnya menimbulkan kekacauan, namun dalam jangka panjang membawa kesuburan serta mendorong lahirnya penataan baru. Analogi ini, katanya, relevan dengan kondisi media massa di era disrupsi digital.
Arus informasi yang tidak terkendali, maraknya hoaks, serta misinformasi membuat masyarakat berada dalam situasi informasi yang toksik. Namun pada akhirnya, publik akan mencari “air bersih”, yakni sumber informasi yang kredibel dan dapat dipercaya.
Ia mengungkapkan, hasil riset Dewan Pers dalam Outlook Media 2026 menunjukkan bahwa meskipun masyarakat menikmati media sosial yang sensasional, mereka tetap merujuk media arus utama sebagai sumber berita yang akurat. “Pers berperan sebagai lembaga penyulingan informasi,” katanya.
Komaruddin berharap Konvensi Nasional Media Massa menjadi momentum konsolidasi dan revitalisasi insan pers agar mampu menghadapi tantangan disrupsi secara optimistis dan kreatif. Ia juga menilai dukungan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi faktor penting dalam penguatan ekosistem pers.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa pers Indonesia berada pada fase penting dengan tantangan besar, terutama terkait misinformasi. Meski demikian, pemerintah berkomitmen menjaga kebebasan pers sekaligus memastikan pers tetap berperan memberikan informasi yang akurat dan melindungi masyarakat di tengah banjir informasi.*
Redaksi
