RIAUPEMBARUAN.COM??" Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bengkalis memberikan klarifikasi terkait isu transparansi penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dinkes menegaskan bahwa seluruh proses berjalan terbuka dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Dinas Kesehatan Bengkalis, Ermanto SKM MKM melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kabid Kesmas), Yessica Vebrina, menyampaikan bahwa hingga saat ini jumlah dapur SPPG di Kabupaten Bengkalis tercatat sebanyak 86 unit.
“Dari total tersebut, sebanyak 63 dapur telah memiliki SLHS, sementara 23 lainnya masih dalam proses pengurusan,” jelas Yessica, Selasa (5/5/26).
Ia menegaskan, Dinkes tidak menutup-nutupi informasi terkait penerbitan SLHS sebagaimana yang sempat diberitakan. Menurutnya, setiap pengajuan diproses melalui tahapan verifikasi administrasi hingga pemeriksaan lapangan untuk memastikan standar higiene dan sanitasi terpenuhi.
Terkait adanya dapur SPPG yang belum mengantongi SLHS namun sudah beroperasi, Yessica menegaskan saat ini Badan Gizi Nasional (BGN) juga telah menerapkan aturan yang lebih ketat. SPPG wajib memiliki SLHS selambat-lambatnya satu bulan dan atau mengantongi surat keterangan dalam proses.
“Ini menjadi dorongan kuat bagi pengelola untuk segera memenuhi kewajiban sertifikasi,” tambahnya.
Mengenai potensi pelanggaran atau risiko kesehatan dari dapur yang belum tersertifikasi, Yessica menyebut hingga kini belum ditemukan adanya pelanggaran.
“Sampai saat ini belum ada temuan pelanggaran. Namun jika ada informasi atau laporan yang beredar, tentu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk pengambilan sampel makanan untuk diuji di laboratorium,” jelasnya.
Yessica Vebrina menambahkan bahwa data SPPG yang terdaftar di masing-masing wilayah, masyarakat bisa mengakses di website resmi Badan Gizi Nasional (BGN).
“Untuk daftar nama dan lokasi SPPG secara rinci yang sudah beroperasi, silakan bisa mengakses di laman resminya BGN,” ujar Yessica.*
Redaksi
