• Home
  • Politik
  • Rawan! Bahas APBD 2020 Jelang Lengser, GNPK-RI: Awasi Kinerja DPRD Dumai

Rawan! Bahas APBD 2020 Jelang Lengser, GNPK-RI: Awasi Kinerja DPRD Dumai

Rabu, 21 Agustus 2019 09:52:00
BAGIKAN:
Toy Jepreter
Sidang Paripurna DPRD Kota Dumai tentang KUPA-PPAS Perubahan 2019.

RIAUPEMBARUAN.COM - Menjelang anggota DPRD Kota Dumai periode 2014-2019 lengser, diagendakan sejumlah hal strategis. Di antaranya Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Priotitas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahanan 2019, APBD-Perubahan 2019, dan Kebijakan Umum Anggaran dan Perioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (KUA-PPAS) 2020.

Kepala Biro Investigasi dan Klarifikasi GNPK-RI Provinsi Riau, Hendra Gunawan meminta agar masyarakat untuk terus mengawasi kinerja DPRD Kota Dumai di masa-masa rawan khususnya di akhir masa jabatan ini, terutama pada hal-hal yang sifatnya strategis.

"Kinerja DPRD Dumai harus dapat diawasi secara ketat oleh publik agar budaya dan cara kerja lama dapat berubah ke arah yang lebih baik, apalagi akhir masa jabatan," tegas Hendra, Rabu (21/08/2019).

Selain pengawasan, anggota DPRD baru harus belajar berdasarkan pengalaman, pembahasan oleh anggota DPRD baru seringkali terkendala oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang tarik ulur. Hal itu, lanjutnya, membuat pembahasan Ranperda APBD menjadi molor hingga batas akhir tanggal atau 30 November.

"Begitu 30 November tidak ketuk palu, maka nanti akan ada sanksi kepada kepala daerah maupun anggota DPRD. Undang-undang tidak melihat alasan itu," jelas Hendra.

Disisi lain, Ketua DPRD Kota Dumai Gusri Effendi menjelaskan, rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020 memiliki tenggat waktu sesuai dengan aturan dari Kementerian Dalam Negeri. Sehingga, dewan harus mengebut pembahasan RAPBD 2020 yang harus selesai pada periode anggota dewan 2014-2019.

Dijelaskannya, batas akhir pengesahan APBD 2020 adalah 30 November 2019. Sementara untuk pembahasan RAPBD 2020 harus dilakukan oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Sebelum adanya AKD, harus terlebih dahulu dibentuk Tata tertib (Tatib) untuk anggota DPRD Kota Dumai periode 2019-2024.

"Fraksi dan AKD dibentuk berdasarkan tatib. Untuk membahas itu maka perlu waktu, diperkirakan membahasnya butuh waktu satu bulan. Kalau diserahkan pembahasan kepada dewan periode berikutnya, takut tidak terkejar," tutur politisi PDI Perjuangan itu, saat berbincang kepada riaupembaruan.com

Tambah Gusri menjelaskan, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 312 menegaskan, DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama Rancangan Perda tentang APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran baru (30 November), dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama enam bulan.

"Sanksi itu tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh kepala daerah terlambat menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas Gusri.

Persoalan lainnya, keterlambatan 'ketuk palu' RAPBD akan berimbas terhadap terlambat pula penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD) berupa dokumen APBD murni kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kemenkeu akan menunda transfer Dana Alokasi Umum (DAU) kepada daerah yang terlambat menyampaikan dokumen APBD murni 2020," tutup Gusri.*

Penulis: Yulius Medi

Editor: Rezi AP

BAGIKAN:
KOMENTAR