RIAUPEMBARUAN.COM - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Garindra Arief Puyuono dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau menyusul pernyataannya yang menuduh Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Perjuangan sama dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terlarang.
Laporan itu dilakukan organisasi Dewan Pengurus Daerah (DPD) Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Provinsi Riau ke kantor Ditreskrimsus Polda, Selasa (1/8/17). Laporan ke Polda itu diwakili Sekretaris DPD Repdem Riau Neldi Saputra didampingi Kuasa Hukum DPD Eprisman SH serta pengurus lainnya, yakni M Kemal, Al Arraby, Boyke Hutasoit.
Kuasa Hukum DPD Repdem Riau Eprisman SH usai membuat laporan kepada riauterkinicom, mengatakan Waketum DPP Gerindra yang mereka adukan ke polisi ("dipolisikan") diduga telah melanggar Undang undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (IT. Red) Pasal 45A ayat 2, kemudian pasal 45 ayat 3, pasal 27 ayat 3, Pasal 28 ayat 2 UU ITE, pasal 156, 310, eqn 311 UU KUHP, pasal 4 Jo pasal 6 UU no 40 tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi.
"Terlapor (Arief Poyuono, Red) karena telah melakukan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian terhadap PDI Perjuangan. Laporan ini juga dilakukan pengurus Repdem di seluruh Indonesia,'' ungkapnya.
Para pelapor ini menyarankan agar Arief Poyuono untuk menggunakan cara berpolitik yang santun, mendidik bermartabat, tidak menyebarkan rasa kebencian kepada rakyat banyak.
"Perlu diketahui oleh saudara Arief Poyuono bahwa PKI sudah terlarang melalui TAP MPRS No.XXV tahun 1966. Hal itu menunjukan bahwa sudah jelas PKI sudah tidak ada dan semua partai wajib menjujung tinggi dasar filofis negara yaitu Pancasila" tegas Neldi.
Sementara lanjut Neldi PDI Perjuangan adalah partai yang berideologi Pancasila 1 Juni 1945. "Soekarno adalah pengagas Pancasila, dan digali dari ajaran Islam salah satu silanya yakni Ketuhanan Yang Maha Esa," pungkasnya. (rtc)
Editor: Rezi AP
Penulis: Redaksi
Redaksi
