• Home
  • Maritim
  • 'Pasir Berbisik', Jerujikan Pemburu Dollar di Selat Malaka

'Pasir Berbisik', Jerujikan Pemburu Dollar di Selat Malaka

Selasa, 13 Agustus 2019 23:01:00
BAGIKAN:
Istimewa
Penambangan pasir ilegal Pulau Rupat di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

PROVINSI RIAU dikenal sebagai daerah penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia. Namun, seiring menurunnya pertumbuhan sektor migas dan perkebunan, sektor pariwisata pun ditingkatkan. Itulah sebabnya, banyak destinasi alam indah di Riau yang masih perawan dan belum terjamah. Salah satu surga tersembunyi ini adalah Pulau Rupat di Kabupaten Bengkalis.

Pesona pantai yang memanjang dari timur ke barat dan berhadapan langsung dengan Selat Malaka dan Tanjung Rusa di Port Dickson, Malaysia. Dari pantai Rupat, bisa melihat kapal-kapal nasional dan internasional yang melintas. Hal ini didukung keadaan laut yang memiliki kedalaman 10 hingga 30 meter.

Menyusuri bagian dalam pulau, akan menjumpai kawasan ekologi dengan segudang keunikan. Selain Pantai Rupat nan menawan, terdapat pantai lain di Pulau Rupat yang tak kalah memesona. Yaitu Pulau Beting Aceh dan Pulau Ketam.

Pulau ini adalah pulau kecil unik dengan pasir pantai berbisik yang berbunyi jika disentuh. Saat air laut surut, pulau yang bersebelahan dengan Pulau Babi dan Pulau Payung itu akan menciptakan daratan pasir seluas lapangan bola.

Pulau Beting Aceh ke Pulau Babi melewati pasir putih yang membelah laut. Pulau tidak berpenghuni tersebut muncul akibat adanya sedimentasi air laut yang membawa pasir menumpuk hingga menjadi pulau.

Teks Foto: Hasil tambang pasir Pulau Rupat dibawa ke Bengkalis.

Namun dibalik itu semua, banyak oknum yang mengatasnamakan masyarakat dan melakukan pengrusakan lingkungan dengan sengaja melakukan penambangan ilegal untuk meraih pundi-pundi dollar dengan menjual pasir di Bengkalis hingga ke negeri jiran Malaysia dan Singapura.

Dari penelusuran di sejumlah lokasi usaha penjualan material bahan bangunan di Pulau Bengkalis terlihat pasir khas Pulau Rupat dengan jumlah yang banyak. Pasir halus itu menggunung di sejumlah lokasi penampungan sebelum dijual belikan.

Entah bagaimana material itu bisa sampai di Kabupaten Bengkalis padahal aktivitas penambangan sudah dihentikan sejak setahun terakhir. Aktivitas penambangan pasir Rupat ini sebenarnya dikeluhkan nelayan tempatan karena menyebabkan hasil tangkapan mereka berkurang drastis.

"Penambangan pasir Rupat sekarang ini kembali marak, kami hanya bisa memandang tak bisa berbuat dan seharusnya, penegak hukum harus menangkap pengurusnya," ujar salah seorang nelayan, Idris.

Menurut Idris, pengurus menjual nama kelompok masyarakat agar aktifitas berjalan kembali dan aktifitas tambang pasir itu kerap kali dilakukan diwaktu air pasang sejak sore hingga malam hari.

"Mereka biasa beroperasi mulai petang hingga malam hari di Pulai Ketam. Pasirnya nanti dibawa ke Pulau Bengkalis dan dilakukan pencucian ulang untuk menghilangi kadar garam sebelum dikirim ke Malaysia dan Singapura," ujarnya.

Teks Foto: Hasil penambangan pasir ilegal Pulau Rupat ditumpuk dalam gudang di Bengkalis.

Disisi lain, informasi diperoleh sudah beberapa hari yang lalu, bahwa penambangan pasir di Rupat kembali beroperasi, yang diduga hanya mengandalkan Izin Persetujuan Berlayar (Port Clearance) dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Batu Panjang saja.

Terkait hal ini, seseorang yang diduga ikut dalam penambangan pasir di Rupat, bernama Syamsudin ketika ditemui mengaku, memang sudah berjalan dua hari, tapi kini stop lagi.

"Memang, awalnya sudah berjalan dua hari, tapi stop lagi, entah apa pasal yang mengganggu usaha kami ini," ujar pria dengan sebutan akrabnya Atan ini.

Ketika ditanya apakah akan beroperasi lagi dalam penambangan pasir di Rupat, Atan menyebut belum tahu, masih menunggu keadaannya. "Kita tunggu sajalah," tuturnya.

Penambang Pasir Ilegal Terungkap

Keresahan masyarakat dalam hitungan tahun terhenti sudah, setelah aparat hukum melakukan penyidikan hingga berhasil mengungkap terkait tambang pasir Rupat dan melakukan penangkapan kapal saat sedang menambang pasir diperairan Pulau Ketam di titik koordinat 1°51'31" N 101°22'25.5".

Ada sejumlah kapal yang diamankan saat penangkapan aktifitas penambangan berlangsung beberapa hari lalu. Diantaranya tiga kapal tanpa nama dan dua kapal KM Animo Jaya GT 32 dan kapal KM Rafida Jaya GT 25.

Teks Foto: Barang bukti kapal pengangkut pasir ilegal yang diamankan Dit Polair Polda Riau.

Dari penangkapan itu, Direktorat Kepolisian Perairan (Dit Polair) Polda Riau melakukan pengembangan adanya dugaan tambang pasir ilegal. Penambangan itu ternyata dilakukan oleh PT Rupat Makmur Jaya (RMJ) berlandaskan surat yang dikeluarkan dari kepala badan koordinasi penanaman modal dengan nomor 184/1/IUP/PMDM.

Didalam surat itu, pihak PT RMJ hanya memiliki izin sebagai izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan komuditas mineral bukan logam atau bantuan kepada PT RMJ. Artinya izin tersebut merupakan izin angkutan dan penjualan bukan izin pertambangan. Nyatanya mereka melakukan penambangan dan menjual pasir kepada perusahaan pelayaran rakyat.

PT RMJ tidak memiliki Izin Usaha Pengerukan, Izin Eksplorasi, Izin Lokasi dan Izin Lingkungan (Amdal) sebagaimana yang diatur didalam regulasi pertambangan. Sejuah ini mereka mencoba-coba mengunakan izin khusus pengangkutan dan penjualan komuditas seolah-olah sudah bisa melakukan pertambangan.

Dit Polair Polda Riau telah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap tiga orang saksi dan menunggu hasil dari ahli ESDM dalam penyelidikan dugaan tambang pasir ilegal itu. Muatan pasir itu dibeli dari perusahaan PT RMJ oleh perusahaan pelayaran rakyat yakni PT Putra Natuna Jaya (PNJ), yang berangkat pada hari Jumat 12 Juli 2019, tujuan Pambang di Bengkalis. Muatan pasir laut sebanyak 40 Ton tercatat didalam manifes yang dinakhodai oleh ZS alias Saputra, Kapal Animo Jaya GT 32.

Sepekan pasca penangkapan, melalui penyelidikan kasus PT RMJ yang diperiksa melakukan penambangan pasir ilegal di Perairan Pulau Rupat pada hari Jum’at tanggal 12 Juli 2019. PT RMJ tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Penambangan (IUP).

Teks Foto: Hasil tambang pasir Pulau Rupat dibawa ke Bengkalis.

Kasubnit Gakkum Dit Polair Polda Riau AKBP Wawan Setiawan menyampaikan, 8 orang ditetapkan sebagai tersangka setelah mendalami penyelidikan perkara dugaan pertambangan pasir ilegal di Perairan Pulau Rupat, pada 12 Juli 2019 sampai dengan 19 Juli 2019 lalu.

Dua diantaranya merupakan Direktur PT RMJ yang diperiksa yakni AW Direktur Utama dan AS Direktur Personalia. Selain dari pihak PT RMJ (penambang), Polisi juga telah memeriksa saksi-saksi lainya dari pihak pembeli AH selaku Nakhoda KM Rafida, JZ selaku Nakhoda KM Aminor Jaya serta pihak kapal penyedot pasir turut diperiksa, BA selaku koordinator kapal penyedot, dan AM, CG dan AK.

"Ada 8 orang yang telah diperiksa dan peningkatan status tersangka sudah ditetapkan sejak hari Jumat 26 juli 2019 lalu, diduga melanggar pasal 158 Jo Pasal 37 Jo pasal 40 (3) pasal 48, UU RI No.4/2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara pasal 55, jo 56 KUHP," tambahnya.

Adapun sejumlah barang bukti yang kami amankan 1 Unit KM. Aminor Jaya GT.32 berisi Pasir. 1 Unit KM. Rafida Jaya GT.25 berisi Pasir. 3 Unit Kapal Penyedot Pasir Tanpa Nama (KM. Tanpa Nama). 1 Rangkap Profil Perusahaan. 1 Rangkap Surat Izin pertambangan khusus Pengangkutan dan Penjualan Pasir PT. RMJ yang dikeluarkan oleh Kementrian. 2 Lembar Nota Pembelian Pasir yang dikeluarkan oleh PT. RMJ dan surat-surat lainnya.

Teks Foto: Penambang pasir ilegal di Pulau Rupat.

Terpisah, Kepala Biro Investigasi dan Klarifikasi GNPK-RI Provinsi Riau, Hendra Gunawan menjelaskan setiap kegiatan pastilah menghasilkan suatu akibat, begitu juga dengan kegiatan eksploitasi bahan tambang, pastilah membawa dampak yang jelas terhadap lingkungan dan juga kehidupan di sekitarnya.

"Dampak tersebut dapat bersifat negatif ataupun positif, namun pada setiap kegiatan eksploitasi pastilah terdapat dampak negatifnya, hal tersebut dapat minimalisir apabila pihak yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap pengolahan sumber daya alamnya dan juga memanfaatkannya secara bijaksana," tuturnya.

Menurutnya, sebagai contoh adalah kegiatan pertambangan pasir Pulau Rupat di Bengkalis  meninggalkan dampak bagi masyarakat bekas kegiatan pertambangan dan juga dampak-dampak yang lainnya.

"Hal tersebut setidaknya dapat diminimalisir dan dikurangi dampaknya apabila kita melakukan tindakan perbaikan dan juga memanfaatkan Sumber Daya Alam secara bijaksana," ungkapnya.

Tambahnya, pemerintah harus ada solusi bagi para penambang pasir yang masih beroperasi untuk beralih profesi. Karena praktik penambangan bakal terus merusak Pulau Rupat. Bukan itu saja, penambangan akan merusak habitat ekosistem yang ada diperairan Pulau Rupat.

"Tidak bisa kalau hanya menyarankan atau meminta para penambang pasir beralih profesi tanpa ada alternatif solusi profesi lainnya. Contohnya, pengembangan wisata sebagai salah satu upaya agar para penambang nantinya beralih profesi sebagai pelaku wisata," tutupnya.***

Penulis: Rezi Andika Putra

BAGIKAN:

BACA JUGA

  • Panitia HPN 2020 Terbitkan Buku, Anggota PWI Riau Diminta Berpartisipasi

    RIAUPEMBARUAN.COM - Bersempena peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2020 yang akan diselenggarakan di Banjarmasin, Kalimanta

  • PWI Pusat dan TNI AU Siap Jalin Kerjasama

    RIAUPEMBARUAN.COM - Untuk meningkatkan kerja sama antar kedua lembaga, Pengurus PWI Pusat bersilaturahmi dengan Kepala Staf

  • 50 Orang Wartawan Dumai Ikuti Penyuluhan Bahasa Indonesia

    RIAUPEMBARUAN.COM - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Balai Bahasa Provinsi Riau, menggelar penyuluhan bahasa I

  • Dewan Pers Mengutuk Keras Terhadap Kekerasan Peliput Demo

    RIAUPEMBARUAN.COM - Dewan Pers menerima sejumlah laporan dari berbagai daerah terkait kekerasan terhadap jurnalis. Dewan pe

  • KOMENTAR