Pemegang Konsesi Harus Tanggung Jawab Cegah Karhutla

Jumat, 15 November 2019 11:15:00
BAGIKAN:
Net/Ilustrasi

RIAUPEMBARUAN.COM - Pemegang konsesi wajib dibebani tanggung jawab atas setiap peristiwa yang terjadi di area konsesi hutan dan lahan yang dikuasainya. Cara pencegahan ini dinilai efektif dan tidsak membutuhkan banyak biaya dibandingkan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pengamat Lingkungan dan Kehutanan Petrus Gunarso mengatakan, tanggung jawab itu akan memaksa setiap pemegang konsesi aktif menjaga, mencegah, menerapkan teknologi lingkungan, melakukan pemadaman saat terbakar serta melibatkan masyarakat di sekitar konsesi untuk mencegah karhutla.

“Tanggung jawab pemegang konsesi menjadi penting karena mereka akan fokus menjaga kawasannya. Dengan cara ini, potensi terjadinya karhutla yang  disinyalir 99 persen merupakan ulah manusia bisa dicegah dan  tidak lagi menjadi bencana berulang,” kata Petrus dalam seminar bertema “Penanggulangan Karhutla berbasis Masyarakat” yang diadakan di Jakarta, Selasa (12/11/2019) dihadiri InfoSAWIT.

Menurut Petrus, pemegang  konsesi hutan dan kawasan yang masuk Area penggunaan lain (APL) perlu dibedakan secara legalitas dan masing-masing punya tanggung jawab  sama dalam menjaga konsesinya.

Jika cara ini diterapkan, kebijakan tanggung jawab mutlak atau strict liability sebagai dasar pembayaran ganti rugi bisa diberlakukan kepada semua pihak baik korporasi, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pihak-pihak pengelola konsesi.

Kebijakan ini secara  tidak langsung juga akan memotivasi pemerintah sebagai penanggung jawab keseluruhan daratan  untuk mengelola kawasan yang sudah berizin maupun yang belum berizin dengan baik.

Kesetaraan tanggung jawab bagi pengelola konsesi diharapkan bisa meminimalir kampanye hitam terhadap industri sawit di Indonesia. “Selama ini, setiap karhutla selalu dikaitkan dengan industri sawit. Padahal kebakaran terbesar tahun ini justru terjadi NTB yang merupakan kawasan Sabana dan pulau Jawa yang keduanya tidak ada kebun sawitnya,” kata dia.

Petrus juga mengharapkan, pentingnya ada regulasi yang mengatur mengenai status keterlibatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan seperti Masyarakat peduli Api (MPA).  Hal ini, ketergantungan terhadap masyarakat terutama untuk pencegahan karhutla di luar konsesi sangat tinggi.

“Pertanyaan, apakah mereka terlibat secara sukarela atau berbayar. Ini perlu diperjelas. Jangankan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan, masyarakat di kota besar seperti Jakarta yang jelas kepemilikan lahannya, pembakaran sampah plastik dan organik masih terjadi.  MPA diharapkan menjadi pioner dan  contoh bagi masyarakat dalam membuka dan membersihkan lahan tanpa membakar, perlu punya kejelasan status ,” kata dia.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Joko Supriyono mengatakan, penguatan desa di tingkat tapak perlu dilakukan sebagai solusi pencegahan karhutla.

Menurut Joko, perlu dibuat peta desa untuk memetakan kondisi desa, wilayah rawan kebakaran, sumber air serta akses kepemilikan lahan.

Pemerintah juga perlu menunjuksatu instansi sebagai penaggung jawab perancanangan program desa dengan memanfaatkan dana desa untuk operasional pencegahan kebakaran hutan dan lahan di tingkat desa.*

Editor: Rezi AP

BAGIKAN:

BACA JUGA

  • Kelapa Sawit Jadi Andalan Strategis SDA Kaltim

    RIAUPEMBARUAN.COM - Dalam melakukan strategi ekonomi berbasis SDA terbarukan itu, maka perkebunan kelapa sawit menjadi komo

  • Harga TBS Sawit Jambi Periode 6-12 Desember 2019 Naik Rp 5,09/Kg

    RIAUPEMBARUAN.COM - Merujuk hasil dari tim penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Provinsi Jambi, untuk periode 06 s

  • Harga TBS Sawit Riau Periode 4-10 Desember 2019 Turun Rp 1,85/Kg

    RIAUPEMBARUAN.COM - Merujuk hasil dari tim penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Provinsi Riau merujuk surat Peneta

  • Menilik Ibu Kota di Sentra Sawit

    RIAUPEMBARUAN.COM - Belum lama ini Presiden Joko Widodo sepakat untuk memindahkan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan, al

  • KOMENTAR