Menggiring Investasi Sawit Terapkan Pembiayaan Hijau

Jumat, 14 September 2018 13:44:00
BAGIKAN:
Net - Ilustrasi

RIAUPEMBARUAN.COM - Belum lama ini, untuk mengatasi penghindaran pajak, sebuah regulasi baru tentang controlled foreign company (CFC) diberlakukan di bulan Juli 2017 lalu. Dengan peraturan ini, pemerintah berwenang untuk mengenakan pajak dividen terhadap perusahaan yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia yang berlindung di wilayah “surga pajak”. Regulasi ini juga bakal mempersulit penggunaan perusahaan-perusahaan sejenis untuk menghindari pajak.


Disusul terbitnya regulasi tentang keuangan berkelanjutan yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK). Beleid ini mewajibkan semua emiten saham dan obligasi di pasar saham Indonesia, termasuk sejumlah besar perusahaan kelapa sawit, untuk mulai melaporkan strategi dan praktik bisnis berkelanjutan serta pengelolaan risiko sosial dan lingkungan yang mereka jalankan. Para emiten besar ini sudah harus mematuhi aturan tersebut pada tahun 2020.

Sejatinya, munculnya beragam regulasi keuangan yang mengarah pada pembiayaan hijaumendorong para pelaku perkebunan kelapa sawit yang masih membutuhkan modal perbankan untuk menerapkan kebijakan ramah lingkungan dan sosial.

Namun kenyataannya, belum banyak perbankan menerapkan kebijakan pembiayaan hijau dalam mengucurkan investasinya ke perkebunan kelapa sawit. Lebih lanjut, kata Agus dari CEO Lanskap Indonesia, perbankan yang belum menerapkan pembiayaan hijau sejatinya bakal dihadapkan pada risiko tinggi lainnya, seperti, reputasi, biaya operasional yang tinggi, Bila perusahaan perkebunan kelapa sawit yang diberikan permodalan dan dihadapkan pada isu lingkungan, seperti kasus kerusakan, mereka akan didenda sejumlah US$ 81 juta. Ini pernah terjadi di perusahaan perkebunan di Riau.

Lantas, pendapatan akan tergerus karena kehilangan klien karena semakin banyak perusahaan penyulingan (refineri), pedagang (trader), consumer goods (makanan), selaku konsumen minyak sawitmenerapkan kebijakan NDPE (Bebas deforestasi, bebas gambut dan bebas eksploitasi). Artinya, mereka sulit untuk mendapakan pembeli alternatif.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, sekitar 70% pasar penyulingan atau sebanyak 365 penyuling dan pedagang kelapa sawit, termasuk Wilmar,Musim Mas, dan perusahaan barang konsumsi, seperti Unilever dan Kraft Food, telah menerapkan kebijakan NDPE.

Melalui skema ini, mereka menuntut pemasok kelapa sawit untuk berhenti membuka hutan atau mengembangkan perkebunan di lahan gambut dan menjunjung tinggi hak-hak buruh dan masyarakat.

Editor: Rezi AP

BAGIKAN:

BACA JUGA

  • Produksi Sawit Diprediksi Turun, Harga CPO Terangkat

    RIAUPEMBARUAN.COM - Siang hari ini (14/2) harga minyak kelapa sawit mentah (CPO) kembali menguat. Hingga pukul 16:00 WIB ha

  • Harga Sawit Riau Turun Rp4,46/Kg Periode 13-19 Februari 2019

    RIAUPEMBARUAN.COM - Merujuk hasil dari tim penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Provinsi Riau merujuk surat Peneta

  • Harga CPO Turun, Ekspor Sawit Malaysia Melambat

    RIAUPEMBARUAN.COM - Pada penutupan perdagangan kemarin (11/2) harga minyak kelapa sawit mentah (CPO) kontrak April di Bursa

  • 7,40% Lahan Sawit Nasional Telah Tersertifikat ISPO

    RIAUPEMBARUAN.COM - Merujuk informasi dari Sekretariat Komisi ISPO, Sertifikat ISPO yang telah diterbitkan sebanyak 457 ser

  • KOMENTAR
    situspoker situspoker