Menggiring Investasi Sawit Terapkan Pembiayaan Hijau

Jumat, 14 September 2018 13:44:00
BAGIKAN:
Net - Ilustrasi

RIAUPEMBARUAN.COM - Belum lama ini, untuk mengatasi penghindaran pajak, sebuah regulasi baru tentang controlled foreign company (CFC) diberlakukan di bulan Juli 2017 lalu. Dengan peraturan ini, pemerintah berwenang untuk mengenakan pajak dividen terhadap perusahaan yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia yang berlindung di wilayah “surga pajak”. Regulasi ini juga bakal mempersulit penggunaan perusahaan-perusahaan sejenis untuk menghindari pajak.


Disusul terbitnya regulasi tentang keuangan berkelanjutan yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK). Beleid ini mewajibkan semua emiten saham dan obligasi di pasar saham Indonesia, termasuk sejumlah besar perusahaan kelapa sawit, untuk mulai melaporkan strategi dan praktik bisnis berkelanjutan serta pengelolaan risiko sosial dan lingkungan yang mereka jalankan. Para emiten besar ini sudah harus mematuhi aturan tersebut pada tahun 2020.

Sejatinya, munculnya beragam regulasi keuangan yang mengarah pada pembiayaan hijaumendorong para pelaku perkebunan kelapa sawit yang masih membutuhkan modal perbankan untuk menerapkan kebijakan ramah lingkungan dan sosial.

Namun kenyataannya, belum banyak perbankan menerapkan kebijakan pembiayaan hijau dalam mengucurkan investasinya ke perkebunan kelapa sawit. Lebih lanjut, kata Agus dari CEO Lanskap Indonesia, perbankan yang belum menerapkan pembiayaan hijau sejatinya bakal dihadapkan pada risiko tinggi lainnya, seperti, reputasi, biaya operasional yang tinggi, Bila perusahaan perkebunan kelapa sawit yang diberikan permodalan dan dihadapkan pada isu lingkungan, seperti kasus kerusakan, mereka akan didenda sejumlah US$ 81 juta. Ini pernah terjadi di perusahaan perkebunan di Riau.

Lantas, pendapatan akan tergerus karena kehilangan klien karena semakin banyak perusahaan penyulingan (refineri), pedagang (trader), consumer goods (makanan), selaku konsumen minyak sawitmenerapkan kebijakan NDPE (Bebas deforestasi, bebas gambut dan bebas eksploitasi). Artinya, mereka sulit untuk mendapakan pembeli alternatif.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, sekitar 70% pasar penyulingan atau sebanyak 365 penyuling dan pedagang kelapa sawit, termasuk Wilmar,Musim Mas, dan perusahaan barang konsumsi, seperti Unilever dan Kraft Food, telah menerapkan kebijakan NDPE.

Melalui skema ini, mereka menuntut pemasok kelapa sawit untuk berhenti membuka hutan atau mengembangkan perkebunan di lahan gambut dan menjunjung tinggi hak-hak buruh dan masyarakat.

Editor: Rezi AP

BAGIKAN:

BACA JUGA

  • Harga Anjlok, Ekonomi Petani Rohul Kian Terpuruk

    RIAUPEMBARUAN.COM - Hingga saat ini, harga komoditi karet dan kelapa sawit petani semakin tak menentu, mengakibatkan ekonom

  • Dua Anak Pekerja Tewas Kesetrum Listrik, Keluarga Tuntut Tanggungjawab PT Bumi Sawit Perkasa

    RIAUPEMBATUAN.COM - Duka mendalam dirasakan dua keluarga yang bekerja sebagai buruh pemanen sawit di PT. Bumi Sawit Perkasa

  • Jeritan Petani Sawit di Kuansing, Riau

    RIAUPEMBARUAN.COM - Kalangan petani sawit di Kuansing, kembali merasakan kondisi tersulit akibat harga sawit yang merosot,

  • Trimble Dukung Penggunaan Teknologi Di Perkebunan Kelapa Sawit

    RIAUPEMBARUAN.COM - Industri minyak sawit global, terutama perkebunan kelapa sawit, membutuhkan solusi dari hasil survei
  • KOMENTAR
    situspoker situspoker