Jalan Panjang Pola Kemitraan Petani Sawit

Minggu, 07 Juli 2019 12:22:00
BAGIKAN:
Net/Ilustrasi

RIAUPEMBARUAN.COM - Areal perkebunan kelapa sawit nasional kini total mencapai 14,2 juta hektare (ha) dimana areal perkebunan rakyat mencapai sekitar 5 juta ha dan sisanya milik perkebunan besar swasta dan perkebunan besar negara.

Walaupun perkebunan rakyat dalam pengelolaannya terbagi dua, yakni petani plasma dan petani mandiri. Namun, harus diakui petani plasma dalam mengelola kebun sawit lebih baik dibandingkan petani mandiri lantaran petani plasma ada kerjasama dengan perusahaan inti.

Pola kerjasama dan saling menguntungkan ini disebut pola kemitraan. Tercatat, pola kemitraan bukan pekerjaan baru dalam pengembangan kelapa sawit di Indonesia. Pola kemitraan antara perusahaan dengan plasma dimulai sejak diberlakukannya pola inti rakyat (PIR) pada tahun 1977. Meskipun dalam perkembangannya pola kemitraan ada beberapa variasi dalam penerapannya.

Pada masa 1977 hingga 1986 diperkenalkan proyek Nucleus Estate and Smallholders (NES) atau Pir-Bun. Konsep ini, setiap perusahaan baik swasta maupun negara berperan sebagai inti dan perkebunan rakyat sebagai plasma.

Tujuan utamanya guna mengangkat harkat hidup petani dan keluarganya dengan cara meningkatkan produksi dan pendapatan usaha para petani. Upaya tersebut dilakukan dengan menyalurkan input, pembinaan teknis dan manajemen, pengolahan dan pemasaran hasil.

Kemudian ada PIR-Trans merupakan pengembangan pola perkebunan sebelumnya. Program ini dibuat untuk menyelaraskan antara program pengembangan perkebunan dengan program transmigrasi yang dikembangkan oleh pemerintah.

Pola PIR-Trans ditandai dengan lahirnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 1 Tahun 1986. Ada empat pertimbangan yang melatarbelakangi ditetapkannya pola PIRTrans. Diantaranya; meningkatkan produksi komoditas non migas, meningkatkan pendapatan petani, pengembangan wilayah petani dan inti. Bahkan, banyak petani menjual TBS ke perusahaan lain untuk menghindari angsuran atau sampai menjual kavelingnya. Sehingga banyak kendala dan dampak negatif yang terjadi pada petani, inti dan bank, petani dan inti.

Selanjutnya, pemerintah mulai mengembangkan pola Kredit Koperasi Primer Kepada Anggota (KKPA). KKPA merupakan pola kemitraan perusahaan inti dan plasma dalam wadah koperasi untuk meningkatkan daya guna lahan petani peserta dalam usaha meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para anggota melalui kredit jangka panjang dari bank.

Berdasarkan SK Bank Indonesia No.31/145.A/Kep/Dir/1998 bahwa kredit ini ditujukan hanya kepada anggota koperasi primer melalui koperasi, kecuali karyawan dan sektor usaha yang belum pernah mendapat fasilitas kredit perbankan.

Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi bagi usaha anggota koperasi. Plafon kredit maksimum Rp 50 juta/anggota dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan membayar dengan tingkat suku bunga 16%/tahun.

Sedangkan jangka waktu kredit untuk modal kerja maksimum satu tahun dan modal kerja yang terkait dengan investasi selama lima tahun, sedangkan untuk investasi maksimal 15 tahun.

Pelaksanaan kegiatan pola PIR yang memadukan usaha perkebunan besar dan perkebunan rakyat dalam satu pola dan menunjang keberhasilan program transmigrasi.

Untuk menindaklanjuti Inpres tersebut keluarlah Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/K.B 510/6/1986 Tentang Tata Cara Pembangunan Perkebunan dengan Pola PIR-Trans.

Dalam SK tersebut diatur bahwa setiap perusahaan yang telah memperoleh izin prinsip dari Menteri Pertanian mengajukan permohonan pencadangan lahan untuk kebun inti, kebun plasma, pekarangan dan komponen penunjang. Jika permohonan disetujui perusahaan segera melakukan survei pendahuluan.

Setelah hasil studi kelayakan dinilai oleh Tim Teknis PIR-Trans yang terdiri dari Wakil Bappenas, Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Bila hasil studi layak maka

Menteri Keuangan akan mengeluarkan Surat Persetujuan atas Perencanaan Pembiayaan Proyek PIR-Trans (SPRP3) dan Menteri Pertanian mengeluarkan Surat Keputusan tentang Rencana Pelaksanaan Proyek PIR-Trans (SKRP3).* (isc/red)

Editor: Rezi AP

BAGIKAN:

BACA JUGA

  • Produksi Minyak Sawit Indonesia Agustus 2019 Capai 34,7 Juta Ton

    RIAUPEMBARUAN.COM - Produksi minyak sawit Indonesia sampai dengan Agustus 2019 mencapai 34,7 juta ton atau sekitar 14% lebi

  • Eropa Terancam dengan Kehadiran Sawit RI

    RIAUPEMBARUAN.COM - Hubungan Perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa (UE) memburuk akibat komoditas kelapa sawit. Pemerintah

  • Sepekan Kedepan, Harga Sawit Riau Naik Rp26,27/Kg

    RIAUPEMBARUAN.COM - Merujuk hasil dari tim penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Provinsi Riau merujuk surat Peneta

  • Menanti Pemimpin Peduli Sawit

    RIAUPEMBARUAN.COM - Memang perhelatan akbar Pemilu 2019 lalu telah usai, namun rekapitulasi suara dan berbagai persoalan ma

  • KOMENTAR