Jalan Panjang Pola Kemitraan Petani Sawit

Minggu, 07 Juli 2019 12:22:00
BAGIKAN:
Net/Ilustrasi

RIAUPEMBARUAN.COM - Areal perkebunan kelapa sawit nasional kini total mencapai 14,2 juta hektare (ha) dimana areal perkebunan rakyat mencapai sekitar 5 juta ha dan sisanya milik perkebunan besar swasta dan perkebunan besar negara.

Walaupun perkebunan rakyat dalam pengelolaannya terbagi dua, yakni petani plasma dan petani mandiri. Namun, harus diakui petani plasma dalam mengelola kebun sawit lebih baik dibandingkan petani mandiri lantaran petani plasma ada kerjasama dengan perusahaan inti.

Pola kerjasama dan saling menguntungkan ini disebut pola kemitraan. Tercatat, pola kemitraan bukan pekerjaan baru dalam pengembangan kelapa sawit di Indonesia. Pola kemitraan antara perusahaan dengan plasma dimulai sejak diberlakukannya pola inti rakyat (PIR) pada tahun 1977. Meskipun dalam perkembangannya pola kemitraan ada beberapa variasi dalam penerapannya.

Pada masa 1977 hingga 1986 diperkenalkan proyek Nucleus Estate and Smallholders (NES) atau Pir-Bun. Konsep ini, setiap perusahaan baik swasta maupun negara berperan sebagai inti dan perkebunan rakyat sebagai plasma.

Tujuan utamanya guna mengangkat harkat hidup petani dan keluarganya dengan cara meningkatkan produksi dan pendapatan usaha para petani. Upaya tersebut dilakukan dengan menyalurkan input, pembinaan teknis dan manajemen, pengolahan dan pemasaran hasil.

Kemudian ada PIR-Trans merupakan pengembangan pola perkebunan sebelumnya. Program ini dibuat untuk menyelaraskan antara program pengembangan perkebunan dengan program transmigrasi yang dikembangkan oleh pemerintah.

Pola PIR-Trans ditandai dengan lahirnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 1 Tahun 1986. Ada empat pertimbangan yang melatarbelakangi ditetapkannya pola PIRTrans. Diantaranya; meningkatkan produksi komoditas non migas, meningkatkan pendapatan petani, pengembangan wilayah petani dan inti. Bahkan, banyak petani menjual TBS ke perusahaan lain untuk menghindari angsuran atau sampai menjual kavelingnya. Sehingga banyak kendala dan dampak negatif yang terjadi pada petani, inti dan bank, petani dan inti.

Selanjutnya, pemerintah mulai mengembangkan pola Kredit Koperasi Primer Kepada Anggota (KKPA). KKPA merupakan pola kemitraan perusahaan inti dan plasma dalam wadah koperasi untuk meningkatkan daya guna lahan petani peserta dalam usaha meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para anggota melalui kredit jangka panjang dari bank.

Berdasarkan SK Bank Indonesia No.31/145.A/Kep/Dir/1998 bahwa kredit ini ditujukan hanya kepada anggota koperasi primer melalui koperasi, kecuali karyawan dan sektor usaha yang belum pernah mendapat fasilitas kredit perbankan.

Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi bagi usaha anggota koperasi. Plafon kredit maksimum Rp 50 juta/anggota dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan membayar dengan tingkat suku bunga 16%/tahun.

Sedangkan jangka waktu kredit untuk modal kerja maksimum satu tahun dan modal kerja yang terkait dengan investasi selama lima tahun, sedangkan untuk investasi maksimal 15 tahun.

Pelaksanaan kegiatan pola PIR yang memadukan usaha perkebunan besar dan perkebunan rakyat dalam satu pola dan menunjang keberhasilan program transmigrasi.

Untuk menindaklanjuti Inpres tersebut keluarlah Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/K.B 510/6/1986 Tentang Tata Cara Pembangunan Perkebunan dengan Pola PIR-Trans.

Dalam SK tersebut diatur bahwa setiap perusahaan yang telah memperoleh izin prinsip dari Menteri Pertanian mengajukan permohonan pencadangan lahan untuk kebun inti, kebun plasma, pekarangan dan komponen penunjang. Jika permohonan disetujui perusahaan segera melakukan survei pendahuluan.

Setelah hasil studi kelayakan dinilai oleh Tim Teknis PIR-Trans yang terdiri dari Wakil Bappenas, Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Bila hasil studi layak maka

Menteri Keuangan akan mengeluarkan Surat Persetujuan atas Perencanaan Pembiayaan Proyek PIR-Trans (SPRP3) dan Menteri Pertanian mengeluarkan Surat Keputusan tentang Rencana Pelaksanaan Proyek PIR-Trans (SKRP3).* (isc/red)

Editor: Rezi AP

BAGIKAN:

BACA JUGA

  • Harga Minyak Sawit Mei 2019 Rata-Rata US$ 511,9/Ton

    RIAUPEMBARUAN.COM - Sepanjang periode Mei 2019, harga minyak sawit mentah (CPO) CIF Rotterdam bergerak di kisaran US$ 492,5

  • Indonesia Buka Hambatan Pasar Minyak Sawit Hingga Kertas di Turki

    RIAUPEMBARUAN.COM - Mengawali rangkaian kunjungan kerja ke Turki, Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita memimpin pelak

  • Rekomtek Peremajaan Sawit Rakyat Per Juni 2019 Capai 33 Ribu Ha

    RIAUPEMBARUAN.COM - Untuk saat ini target Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan

  • Harga TBS Sawit Riau Periode 10-16 Juli 2019 Turun 32,41/Kg

    RIAUPEMBARUAN.COM - Merujuk hasil dari tim penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Provinsi Riau merujuk surat Peneta

  • KOMENTAR
    situspoker situspoker