RIAUPEMBARUAN.COM - Lantaran dianggap ada unsur pidana dan pelanggaran atas aturan Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Perkebunan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan RI, Rizal D jalil mengharapkan pemerintah dapat melibatkan instansi penegakan hukum, yakni Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung dalam mengurai permasalahan tetrsebut.
Dari hasil audit terbaru yang diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada pemerintah pada Jumat (23/8/2019), terkait pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas perizinan, sertifikasi, dan implementasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan serta kesesuaiannya dengan kebijakan dan ketentuan internasional, menunjukkan adanya permasalahan yang mencakup status izin berusaha, termasuk pelaksanaan kegiatan di lahan yang tak sesuai peruntukkan.
Rizal pun menyebutkan adanya perusahaan yang melakukan usaha di atas hutan konservasi, hutan lindung, dan taman nasional. Ia memastikan jumlahnya mencapai jutaan hektare (ha) dan pengelolaan lahan tersebut dipegang oleh perusahaan besar yang telah melantai di bursa saham.
Sebab itu Rizal mengusulkan dalam penyelasaian permasalahan tersebut perlu melibatkan Polri dan Kejaksaan karena ada UU Kehutanan dan UU Perkebunan yang terkait dengan pidana. Namun demikian penyelesaian ini, harus tetap menjamin keberlanjutan sawit sebagai penyumbang devisa terbesar.”Saya berharap penyelesaian ini tetap menjamin kepastian penerimaan negara," ujar Rizal, Jumat, (23/8/2019) di Jakarta.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah sedang mempersiapkan sejumlah opsi untuk penyelesaian permasalahan tersebut, termasuk pengenaan denda bagi perusahaan yang terlibat pelanggaran. Namun kata Luhut, berbagai usulan masih akan dirundingkan dalam rapat koordinasi bersama Presiden RI.* (isc)
Editor: Rezi AP
Penulis: Redaksi
Redaksi
